TANJUNG SELOR — Komitmen Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor dalam membangun lembaga peradilan yang bersih dan akuntabel kembali ditegaskan dalam program Bulungan Interaktif episode ke-43 yang tayang pada Rabu, 28 Mei 2025. Mengusung tema “Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan dalam Mewujudkan Peradilan Bersih,” episode ini menghadirkan Ketua PN Tanjung Selor, Budi Hermanto, SH., MH., serta Panitera, Santi Ekawati.
Dalam dialog interaktif tersebut, Budi Hermanto menyampaikan bahwa transparansi bukan lagi sekadar jargon, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam menjawab tantangan institusi peradilan di era digital. “Transparansi itu bukan sekadar prinsip, tapi keharusan di era modern. Kita ingin publik tahu bahwa proses peradilan itu terbuka dan bisa diawasi,” ujarnya.
Menurut Budi, citra pengadilan yang selama ini terkesan kaku dan tertutup harus diubah dengan pendekatan yang lebih komunikatif. Melalui forum seperti Bulungan Interaktif, ia berharap masyarakat semakin memahami bahwa peradilan adalah bagian dari sistem pelayanan publik yang harus menjunjung tinggi keterbukaan dan profesionalisme.
Panitera PN Tanjung Selor, Santi Ekawati, menambahkan bahwa lembaganya tengah melakukan serangkaian reformasi internal. “Kami membangun budaya kerja yang menekankan integritas, kedisiplinan, dan pelayanan prima. Kami ingin seluruh aparatur peradilan sadar akan perannya dalam menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah penyediaan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. PN Tanjung Selor telah menyediakan berbagai layanan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi perkara, jadwal sidang, hingga informasi putusan secara daring.
Budi Hermanto juga menyampaikan bahwa kolaborasi dengan media menjadi kunci untuk membangun citra positif lembaga peradilan. “Komunikasi dua arah seperti ini — melalui podcast atau media sosial — adalah cara kami menjangkau masyarakat secara lebih dekat dan transparan,” ujarnya.
Menutup sesi perbincangan, Budi menegaskan bahwa upaya perbaikan ini adalah langkah panjang yang harus didukung semua pihak, mulai dari internal pengadilan hingga partisipasi aktif masyarakat. “Kami ingin masyarakat percaya bahwa hukum adalah tempat berpijak terakhir dalam mencari keadilan, dan itu hanya bisa dicapai jika pengadilannya bersih dan transparan,” tutupnya. (sgf)
